Terindakasi  Langgar Aturan Pilkada " Petahana" Bacalon Walikota Terancam  Diskualifikasi

Hengky Honandar Satu-satunya bakal calon "Petahana" yang saat ini menjabat Wakil Walikota Bitung yang ikut Pilkada serentak 2024 diduga terjerat kasus Pelantikan pejabat Pemerintahan kota Bitung pada beberapa waktu lalu.

Baca juga: Hinca Pandjaitan Minta Pidana Perbuatan Cabul Oleh LGBT Diperjelas di Memori Penjelasan KUHP

Komunitas Tim Hukum Peduli Pilkada, terdiri dari Praktisi hukum diantaranya; Ridwan Mapahena, Nico Walone, Suharto Sulengkampung, dan Paulus Kumentas pun melayangkan Surat aduan atas kasus tersebut ke KPU Kota Bitung

Koordinator Tim Hukum Peduli Pilkada 2024 Bitung, Ridwan Mapahena didampingi sejumlah Praktisi hukum. mengatakan pihaknya menilai Hengky Honandar terindikasi melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

Menurutnya, bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016, bakal calon Walikota yang juga merupakan petahana ini. bakal tidak diikut sertakan dalam pesta demokrasi Pilkada 2024.

" Beliau terindikasi melanggar ketentuan UU tentang Pilkada terkait proses pergantian dan pelantikan pejabat di Pemkot Bitung pada tanggal 22 Maret lalu, ” terangnya

Baca juga: Terjerat Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, 3 Remaja Putri Terancam 3 Tahun Penjara

Ridwan mengungkapkan,   agenda itu dianggap sudah menyalahi ketentuan dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada, karena dilakukan tepat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU. 

" Pasal 71 Ayat 2 sudah jelas bunyinya, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dengan begitu, Pak Hengky yang sekarang berstatus petahana bisa dijerat dengan aturan ini, ” tukasnya.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

Sambungnya, Upaya Hengky mendaftar di KPU Bitung sebagai bakal calon di Pilkada sah-sah saja. Dia menghormati upaya itu. Namun dalam prosesnya nanti KPU dan Bawaslu Bitung harus mengikuti aturan main yang berlaku.

" Jika memang pencalonan Hengky melanggar aturan, maka yang bersangkutan tidak boleh ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2024. Kami akan mengawal ini." Tegasnya

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

Tadi, kami ke KPU Bitung, melayangkan aduan terkait status Pak Hengky. Aduan sudah diterima dan tinggal menunggu tindaklanjutnya. Kami juga sudah mendatangi Bawaslu Bitung untuk menyampaikan aduan yang sama, tapi karena ada kegiatan di Bawaslu tadi tidak ada orang. Tapi sudah koordinasi dengan mereka, dan kami diminta datang lagi Hari Senin, ” bebernnya. 

Senada disampaikan Pengacara senior Niko Walone bahwa  keberatan pihaknya juga bisa ditujukan ke Walikota Bitung Maurits Mantiri. Namun karena yang bersangkutan sudah dipastikan tidak mencalonkan diri lagi, maka hanya Hengky yang bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Pilkada.

“Kalau Pak Maurits maju lagi beliau juga bisa kena aturan. Tapi ternyata tidak jadi maju, makanya beliau aman." Tandasnya.

Nah, mengapa hanya Pak Hengky yang jadi sasaran keberatan? Jawabannya kata Walone, karena sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Ayat 2. Di situ jelas ditulis Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

" Itu artinya Walikota dan Wakil Walikota bisa kena aturan itu kalau mencalonkan diri lagi. Karena ada pelantikan pejabat di Pemkot Bitung yang diduga melanggar aturan, maka Wakil Walikota juga bisa kena, ” terangnya.

Baca juga: Guspardi Gaus: Komisi II Komitmen Selesaikan Alas Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota

Lanjutnya, Konsekuensi yang timbul jika terbukti ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Konsekuensinya adalah Hengky bisa gagal maju di Pilkada karena didiskualifikasi. Itu sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Ayat 5 Undang-Undang Pilkada.

“Sanksinya diatur jelas dalam Pasal 71 Ayat 5. Bahwa, “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Jadi clear ya, materi keberatan kami sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, ” tutupnya, (AH)